Polarisasi 'Bupati de facto dan de jure' Dalam Konteks APBD

-Beranda-

POLARISASI 'BUPATI DE FACTO dan DE JURE' DALAM KONTEKS APBD

"Tinjauan Terhadap Komentar Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan"

By purna_0495

Illustrasi

Pernyataan anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) H Musawwir dalam media online Surya tanggal 23 Agustus 2023, terkait istilah adanya 'bupati de facto' dan 'bupati de jure' sehingga pembahasan APBD mengalami kebuntuan. Hal ini menggambarkan situasi di Kabupaten Bangkalan saat ini terjadi polarisasi dalam upaya memperbaiki kondisi wilayah tersebut yang sebenarnya juga menjadi kelemahan dan tidak profesionalnya H. Musawwir sebagai anggota legislatif, karena DPRD Kabupaten Bangkalan  sebagai Lembaga yang memiliki yurisdiksi terkait tata pemerintahan, juga memiliki tugas  dalam upaya untuk mencari solusi hukum yang sesuai. 

Dalam konteks ini, muncul istilah 'bupati de facto' dan 'bupati de jure', merujuk pada kedua kubu yang bersaing untuk kepemimpinan. Dalam konteks hukum dan tata pemerintahan, istilah 'bupati de facto' dan 'bupati de jure' mengacu pada dua konsep yang berkaitan dengan status kepemimpinan dalam suatu wilayah atau entitas pemerintahan. 'Bupati de facto' merujuk pada individu atau kelompok yang secara faktual mengendalikan atau memegang posisi kepemimpinan, meskipun mungkin tidak memiliki legitimasi hukum yang kuat atau diakui secara resmi. Di sisi lain, 'bupati de jure' merujuk pada individu atau entitas yang memiliki legitimasi hukum yang sah untuk menjabat sebagai bupati berdasarkan aturan dan undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini, 'bupati de jure' memiliki otoritas yang diakui secara resmi oleh sistem hukum dan tata pemerintahan.

Menurut pakar hukum pemerintahan W.F Prins dan R. Kosim Adisapoetra, Hukum Administrasi Negara yang juga dapat disebut dengan Hukum Tata Pemerintahan adalah hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintah berdasarkan subjek hukum yang disebutkan dengan tegas. Yang dimaksud adalah, yang menjadi subjek hukum tersebut harus dapat menjalankan kewajibannya yang tidak ada di tangan setiap masyarakat negara. Dalam konteks hukum tata pemerintahan, ketika pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami beberapa kali deadlock akibat kekuatan dan campur tangan dari "bupati de facto", terdapat beberapa aspek hukum yang perlu dipertimbangkan:

1. Kewenangan APBD: APBD adalah instrumen keuangan yang sangat penting dalam tata pemerintahan daerah. Kewenangan untuk menyusun, mengajukan, dan menetapkan APBD secara hukum diberikan kepada pemerintah daerah, termasuk bupati. Namun, kewenangan ini juga harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan proses yang demokratis.
2. Legitimasi Kepemimpinan: Kehadiran "bupati de facto" yang tidak memiliki legitimasi hukum yang jelas dapat memicu pertanyaan mengenai otoritas dan keabsahan tindakan mereka terkait APBD. Untuk memastikan kestabilan tata pemerintahan, prinsip keabsahan kepemimpinan yang diakui oleh hukum harus dijaga.
3. Pelanggaran Kewenangan:  Campur tangan "bupati de facto" dalam proses pembahasan APBD mungkin dapat dianggap sebagai pelanggaran kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Jika tindakan tersebut melanggar hukum atau merusak prinsip-prinsip tata pemerintahan, maka langkah-langkah hukum yang sesuai mungkin perlu diambil untuk mengatasi pelanggaran tersebut.
4. Proses Demokratis:  Proses penetapan APBD harus mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat. Campur tangan yang mengganggu atau meragukan integritas proses tersebut dapat membahayakan prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas.
5. Penyelesaian Hukum: Jika deadlock berkaitan dengan campur tangan "bupati de facto" tidak dapat dipecahkan melalui proses tata pemerintahan yang biasa, upaya untuk mencari penyelesaian hukum yang sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku dapat menjadi solusi. Ini dapat mencakup pengajuan gugatan ke pengadilan terkait pelanggaran hukum atau penyalahgunaan kewenangan.

Jika APBD mengalami dealock / kebuntuan akibat campur tangan "bupati de facto", langkah-langkah hukum yang cermat perlu dilakukan melalui:

1. Konsultasi Hukum dengan ahli hukum yang berpengalaman dalam hukum tata pemerintahan untuk memahami lebih mendalam tentang kewenangan dan tindakan yang dapat diambil sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Peninjauan Hukum terhadap tindakan yang diambil oleh bupati yang tidak memiliki legitimasi hukum. Peninjauan ini bertujuan untuk meminta pengadilan memeriksa kembali tindakan tersebut dan mengambil keputusan yang sesuai dengan hukum.
3. Gugatan Administratif oleh pihak yang dirugikan jika tindakan "bupati de facto" dianggap sebagai pelanggaran administratif atau penyalahgunaan kewenangan, 
4. Gugatan Perdata Jika campur tangan "bupati de facto" menyebabkan kerugian finansial atau nonfinansial pada pihak tertentu.
5. Klarifikasi Kewenangan oleh Pengadilan mengenai kewenangan "bupati de facto" dan "bupati de jure" dalam konteks APBD. Langkah ini akan membantu mengklarifikasi status kepemimpinan dan otoritas dalam penyusunan dan penetapan APBD.
6. Kerja Sama dengan Lembaga Terkait yang memiliki yurisdiksi terkait tata pemerintahan, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai upaya untuk mencari solusi hukum yang sesuai.

Upaya hukum tersebut harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum, integritas tata pemerintahan, serta kestabilan dan keberlanjutan pemerintahan. Penting untuk menjaga proses hukum yang transparan dan adil dalam rangka mencapai solusi yang mematuhi norma-norma hukum dan prinsip-prinsip demokratis.//purna_0495

-Beranda-