PEDULI ON THE TRACK

-Beranda- Sekda Kabupaten Bangkalan: "Pengkhianatan PyB terhadap Pilar Kepegawaian Daerah – Tindak Tegas atau Lengahkan Sanksi?" By Purna_0495 Sidang Tipikor Dalam kompleksitas pemerintahan daerah, skandal jual beli jabatan tahun 2021/2022 di Kabupaten Bangkalan yang ditangani oleh KPK RI memunculkan ketidakpastian terhadap integritas dan etika. Keterlibatan Sekda Taufan Zairinsyah dalam transaksi kontroversial dengan mantan Bupati menciptakan sorotan atas Pejabat yang Berwenang (PyB) bidang kepegawaian di daerah. Langkah apa yang seharusnya diambil untuk mengembalikan kepercayaan publik, dan apakah penegakan sanksi akan menjadi solusi yang bijak? Mari kita kupas kasus ini lebih lanjut. Dalam persidangan kasus jual beli jabatan tahun 2021/2022 di Kabupaten Bangkalan yang ditangani oleh KPK menghasilkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam persidangan, Sekda Kabupaten Bangkalan Taufan Zairinsyah (selaku saksi) telah mengakui bahwa dirinya memberikan sejumla...

-Beranda- "Tantangan Keuangan Desa: Rencana Kenaikan Gaji dan Siltap Kades di Bangkalan tanpa PADes dalam APBDes" By Purna_0495 Illustrasi Pemerintah Kabupaten Bangkalan berencana untuk menaikkan gaji dan siltap kades pada tahun 2024 sebagaimana dirilis Lingkarjatim.com tanggal 7 Desember 2023. Alasan kenaikan gaji dan siltap kades tersebut adalah karena selama beberapa tahun ini gaji maupun tunjangan kepala desa tidak pernah mengalami kenaikan. Sementara itu, mereka memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan pemerintahan di desa, khususnya dalam menjaga keharmonisan masyarakat, terutama dalam menghadapi tahun pemilu 2024 mendatang. Baca Juga: "Kenaikan UMK Tahun 2024 di Kabupaten Bangkalan: Antara Peluang dan Tantangan Investasi" Kenaikan gaji dan siltap kades merupakan hal yang positif, karena dapat meningkatkan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa yang merupakan ujung tombak pemerintahan di desa. Mereka memiliki peran penting dalam pembang...

-Beranda- "Kenaikan UMK Tahun 2024 di Kabupaten Bangkalan: Antara Peluang dan Tantangan Investasi" By Purna_0495 Illustrasi Besaran UMK Jawa Timur 2024 telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/656/KPTS/ 013/2023 pada tanggal 30 November 2023. Kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bangkalan sebesar 4,1% dari Rp 2.152.450 di tahun 2023 menjadi Rp 2.240.701 untuk tahun 2024. Penetapan UMK di Kabupaten Bangkalan bukanlah suatu akhir, melainkan awal dari serangkaian perubahan yang memerlukan inovasi dari Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Keputusan ini tidak hanya menciptakan getaran signifikan dalam ekonomi lokal, tetapi juga memicu perubahan yang berpotensi memberikan dampak besar pada iklim investasi. Artikel ini akan menyelami berbagai aspek kenaikan UMK, mengungkap potensi peluang dan tantangan yang terkait, serta menyoroti peran krusial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja serta Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP...

-Beranda- Mobil Dinas Bangkalan: "Norma Baru atau Pelanggaran Etika dan Kegagalan Pengawasan?" By Purna_0495 Illustrasi Praktik kontroversial yang melibatkan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bangkalan membawa mobil dinas setelah purna tugas telah menarik perhatian publik dan menjadi titik fokus dalam perdebatan yang semakin mendalam. Fenomena ini, yang terungkap dalam media Radar Madura Jawa Pos tentang belasan mobil dinas yang belum dikembalikan dan dikuasai oleh pensiunan ASN serta eks Anggota DPRD Bangkalan, bukan hanya menandai keberlanjutan "norma baru" yang merusak etika dan integritas birokrasi, tetapi juga memunculkan berbagai kritik terhadap sistem pengawasan dan menurut informasi mendapat sorotan tajam dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Baca Juga: "Menelusuri Keadilan yang Hilang (Bagian II): MENGAPA KASUS INI HARUS DIUNGKAP LEBIH LANJUT" Praktik ini mencerminkan pergeseran budaya yang signifikan. ASN yang seharusn...

-Beranda- Netralitas Wajib bagi ASN: "Menjaga Kewibawaan Pemerintah dengan Menanamkan Netralitas pada Seluruh Anggota KORPRI" By Purna_0495 Logo Peringatan HUT Korpri ke 52 tahun 2023. Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) didirikan pada tanggal 29 November 1971 oleh Presiden Soeharto berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 sebagai wadah organisasi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia. Tujuan pembentukan KORPRI adalah untuk meningkatkan kinerja, pengabdian, dan netralitas PNS dalam pelaksanaan tugas sehari-hari agar lebih dapat berdayaguna dan berhasil guna. Namun, seiring berjalannya waktu, KORPRI kembali menjadi alat politik. UU Nomor 3 Tahun1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun1976 tentang Keanggotaan PNS dalam Partai Politik, makin memperkokoh fungsi KORPRI dalam memperkuat barisan partai. Sehingga setiap kali terjadi birokrasi selalu memihak kepada salah satu partai, bahkan dalam setiap Musyaw...

-Beranda- Strategi Peningkatan Pendapatan Museum di Bangkalan: "Apakah Kenaikan Tarif Tiket Masuk Solusi Terbaik?" By Purna_0495 Illustrasi Rencana untuk menaikkan tarif tiket masuk Museum Cakraningrat Kabupaten Bangkalan dari Rp 3.000 menjadi Rp 5.000 telah menciptakan pembahasan intens tentang arah yang paling tepat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari museum, Jawa Pos Radar Madura 13 Nopember 2023. Seiring dengan peningkatan jumlah pengunjung, pertanyaan kritis muncul: Apakah kenaikan tarif merupakan langkah yang efektif ataukah ada strategi lain yang lebih seimbang? Dalam mengelola museum, diperlukan pemikiran kreatif dan holistik untuk mencapai tujuan keuangan tanpa mengurangi daya tarik bagi pengunjung. Salah satu solusi yang patut dipertimbangkan adalah melalui penyelenggaraan acara khusus, seperti pameran seni atau kegiatan budaya, yang dapat menarik minat dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, museum bukan hanya tempat wisata, tetapi juga ...

-Beranda- Kelalaian Pajak Kendaraan Dinas: "Evaluasi Kinerja BPKAD Bangkalan" By Purna_0495 Illustrasi Kabar mengenai tunggakan pajak 649 kendaraan dinas (randis) senilai Rp 183.504.500 sejak tahun 2017 di Pemerintah Kabupaten Bangkalan sangat memprihatinkan, dirilis oleh media Jawa Pos Radar Madura  tanggal 8 Nopember 2023 . Jika kita menilai kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terutamanya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bangkalan, terlihat beberapa kelalaian yang perlu diperhatikan. Hal ini menjadi perhatian serius karena melibatkan jumlah dana yang signifikan. Dalam evaluasi kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bangkalan, terdapat kelalaian muncul yang perlu dicermati. Kelalaian terletak pada sistem inventarisasi dan pengawasan oleh BPKAD yang kurang optimal terhadap kendaraan dinas sehingga tidak terpantau, memberikan celah adanya kelalaian dalam pembayaran pajak. BPKAD seharusnya lebih memperhatikan pemeliharaan, termasuk p...

-Beranda- Opini Investasi di Bangkalan: "Meninjau Faktor-faktor yang Merugikan Daya Tarik" By Purna_0495 Illustrasi Merosotnya realisasi investasi di Bangkalan selama tiga tahun terakhir memunculkan sejumlah kritik terhadap kondisi bisnis dan kebijakan di daerah tersebut. Dalam media Radar Madura Jawa Pos dengan judul "Tiga Tahun Realisasi Investasi di Bangkalan Merosot, Apa Saja Penyebabnya?"  ditulis tanggal 7 Nopember 2023 menyebutkan bahwa faktor penyebabnya adalah minimnya pelaku usaha yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan kurangnya informasi kepada perusahaan meskipun telah ada upaya sosialisasi sejak tahun 2021. Namun, melalui penelusuran mendalam, sebenarnya terdapat beberapa faktor yang mendasari penurunan realisasi investasi di Bangkalan. Pertama-tama kurangnya infrastruktur yang mendukung, yang mencerminkan kurangnya komitmen untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Fasilitas transportasi yang buruk, keterbatasan pa...

-Beranda- Opini Aksi Demonstrasi di Bangkalan: "Kritik Terhadap GMNI dan PMII yang Melewati Batas" By Purna_0495 Illustrasi Mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bangkalan telah melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan pada tanggal 31 Oktober 2023 sebagaimana dimuat dalam Koranmadura.com . Massa aksi menyoroti adanya dugaan pungutan liar di dunia pendidikan dan kelangkaan pangan serta alih fungsi lahan petani di sejumlah wilayah di Kabupaten Bangkalan. Aksi demonstrasi ini sangat menarik perhatian. Sayangnya, aksi ini yang seharusnya mencerminkan sikap intelektual sebagai mahasiswa, justru terkesan sebagai unjuk raga bukan unjuk rasa . Tindakan membakar ban bekas dan menyegel ruang kerja Bupati Bangkalan merupakan langkah-langkah anarkis yang tidak sejalan dengan semangat dialog konstruktif. Penyegelan ruang kerja Bupati, yang notabene sebagai simbol penyelengga...

-Beranda- Opini Membongkar Resistensi Terhadap Alumni IPDN di Bangkalan: "Kolaborasi untuk Kemajuan atau Ancaman?" By Purna_0495 Presiden Joko Widodo melantik Pamong Praja Muda IPDN  Di tengah dinamika pembangunan di Kabupaten Bangkalan, alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) muncul sebagai pilar penting dalam mencapai kemajuan. Keberadaan alumni IPDN yang ada di Daerah mencerminkan prestasi pendidikan kader Kementrian Dalam Negeri yang akan memberikan kontribusi strategis dalam pengembangan di daerah. Alumni IPDN, dengan pengetahuan dan keterampilan administratif tinggi, memegang peran kunci dalam melaksanakan kebijakan publik. Kehadiran mereka menjadi landasan utama efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan publik di Bangkalan. Meskipun peran alumni IPDN terlihat vital, sebagian kelompok masyarakat menunjukkan resistensinya. Resistensi ini memicu kekhawatiran akan dampak negatif terhadap kemajuan daerah. Eksplorasi resistensi menunjukkan kekhawatira...

-Beranda- Inovasi yang Tertidur: "Kepala Perangkat Daerah dan Kebutuhan Bangkalan akan Perubahan" By Purna_0495 Illustrasi Kabupaten Bangkalan adalah daerah yang kaya akan potensi, namun pembangunan seolah terhambat oleh kurangnya inovasi. Dalam kenyataannya, ada beberapa Kepala Perangkat Daerah saat ini terlihat lebih nyaman dengan rutinitas daripada berani menciptakan perubahan yang diperlukan. Beberapa Kepala Perangkat Daerah terjebak dalam kegiatan rutin yang tidak memberikan gebrakan baru untuk kemajuan daerah. Seolah-olah, mereka lupa bahwa inovasi adalah kunci untuk menyelesaikan hambatan pembangunan yang ada. Tidak adanya inovasi berdampak nyata bagi masyarakat. Ekonomi yang stagnan, peluang pekerjaan yang terbatas, dan pembangunan infrastruktur yang sangat lamban. Bangkalan harus merasakan konsekuensi langsung dari kegagalan Kepala Perangkat Daerah untuk berinovasi. Kabupaten Bangkalan dihadapkan pada tantangan yang kompleks, dari ketidaksetaraan pendidikan hin...

-Beranda- Perbup Pelimpahan Kewenangan: Kunci Kinerja Camat dan Dampaknya terhadap PAD Bangkalan By Purna_0495 Illustrasi Kabupaten Bangkalan, dalam dinamika pemerintahan daerah, masih belum memiliki Peraturan Bupati yang mengatur pelimpahan kewenangan kepada Camat. Hal ini menciptakan suatu kekosongan regulasi yang berdampak pada keterlambatan dalam pelaksanaan kebijakan yang lebih dekat dengan masyarakat. Pelimpahan kewenangan kepada Camat bukan semata-mata tentang struktur administratif, tetapi menciptakan kesempatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan. Camat, sebagai ujung tombak pemerintahan di lapangan, dapat memberikan respons yang lebih cepat dan tepat terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menjadi dasar utama pelimpahan kewenangan ini. Undang-undang tersebut menciptakan peluang untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada Camat, sebagai representasi langsung pemerintah di ting...

-Beranda- Keterbatasan Integrasi: "Transformasi Digital Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan yang Belum Tuntas" By Purna_0495 Benchmarking peningkatan TI ke Kabupaten Sumedang Jawa Barat Transformasi digital di Kabupaten Bangkalan mencerminkan aspirasi untuk menemukan solusi inovatif bagi tantangan administratif. Namun, sebagai fondasi analisis, penting untuk memahami bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur dari adopsi teknologi, tetapi juga dari sejauh mana teknologi dapat menjembatani kesenjangan dan memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat. Oleh karena itu upaya yang telah dilakukan oleh Pj. Bupati Bangkalan Dr. H. Arief M. Edie, M.Si terkait teknologi informasi di Kabupaten Bangkalan patut diacungi jempol. Mulai dari diskusi bersama tokoh agama tentang pentingnya teknologi informasi di Kabupaten Bangkalan sampai dengan kegiatan Benchmarking dalam upaya peningkatan teknologi informasi ke Kabupaten Sumedang Jawa Barat. Konteks transformasi ...