PEDULI ON THE TRACK

-Beranda- Sekda Kabupaten Bangkalan: "Pengkhianatan PyB terhadap Pilar Kepegawaian Daerah – Tindak Tegas atau Lengahkan Sanksi?" By Purna_0495 Sidang Tipikor Dalam kompleksitas pemerintahan daerah, skandal jual beli jabatan tahun 2021/2022 di Kabupaten Bangkalan yang ditangani oleh KPK RI memunculkan ketidakpastian terhadap integritas dan etika. Keterlibatan Sekda Taufan Zairinsyah dalam transaksi kontroversial dengan mantan Bupati menciptakan sorotan atas Pejabat yang Berwenang (PyB) bidang kepegawaian di daerah. Langkah apa yang seharusnya diambil untuk mengembalikan kepercayaan publik, dan apakah penegakan sanksi akan menjadi solusi yang bijak? Mari kita kupas kasus ini lebih lanjut. Dalam persidangan kasus jual beli jabatan tahun 2021/2022 di Kabupaten Bangkalan yang ditangani oleh KPK menghasilkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam persidangan, Sekda Kabupaten Bangkalan Taufan Zairinsyah (selaku saksi) telah mengakui bahwa dirinya memberikan sejumla...

-Beranda- "Tantangan Keuangan Desa: Rencana Kenaikan Gaji dan Siltap Kades di Bangkalan tanpa PADes dalam APBDes" By Purna_0495 Illustrasi Pemerintah Kabupaten Bangkalan berencana untuk menaikkan gaji dan siltap kades pada tahun 2024 sebagaimana dirilis Lingkarjatim.com tanggal 7 Desember 2023. Alasan kenaikan gaji dan siltap kades tersebut adalah karena selama beberapa tahun ini gaji maupun tunjangan kepala desa tidak pernah mengalami kenaikan. Sementara itu, mereka memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan pemerintahan di desa, khususnya dalam menjaga keharmonisan masyarakat, terutama dalam menghadapi tahun pemilu 2024 mendatang. Baca Juga: "Kenaikan UMK Tahun 2024 di Kabupaten Bangkalan: Antara Peluang dan Tantangan Investasi" Kenaikan gaji dan siltap kades merupakan hal yang positif, karena dapat meningkatkan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa yang merupakan ujung tombak pemerintahan di desa. Mereka memiliki peran penting dalam pembang...

-Beranda- "Kenaikan UMK Tahun 2024 di Kabupaten Bangkalan: Antara Peluang dan Tantangan Investasi" By Purna_0495 Illustrasi Besaran UMK Jawa Timur 2024 telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/656/KPTS/ 013/2023 pada tanggal 30 November 2023. Kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bangkalan sebesar 4,1% dari Rp 2.152.450 di tahun 2023 menjadi Rp 2.240.701 untuk tahun 2024. Penetapan UMK di Kabupaten Bangkalan bukanlah suatu akhir, melainkan awal dari serangkaian perubahan yang memerlukan inovasi dari Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Keputusan ini tidak hanya menciptakan getaran signifikan dalam ekonomi lokal, tetapi juga memicu perubahan yang berpotensi memberikan dampak besar pada iklim investasi. Artikel ini akan menyelami berbagai aspek kenaikan UMK, mengungkap potensi peluang dan tantangan yang terkait, serta menyoroti peran krusial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja serta Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP...

-Beranda- Mobil Dinas Bangkalan: "Norma Baru atau Pelanggaran Etika dan Kegagalan Pengawasan?" By Purna_0495 Illustrasi Praktik kontroversial yang melibatkan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bangkalan membawa mobil dinas setelah purna tugas telah menarik perhatian publik dan menjadi titik fokus dalam perdebatan yang semakin mendalam. Fenomena ini, yang terungkap dalam media Radar Madura Jawa Pos tentang belasan mobil dinas yang belum dikembalikan dan dikuasai oleh pensiunan ASN serta eks Anggota DPRD Bangkalan, bukan hanya menandai keberlanjutan "norma baru" yang merusak etika dan integritas birokrasi, tetapi juga memunculkan berbagai kritik terhadap sistem pengawasan dan menurut informasi mendapat sorotan tajam dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Baca Juga: "Menelusuri Keadilan yang Hilang (Bagian II): MENGAPA KASUS INI HARUS DIUNGKAP LEBIH LANJUT" Praktik ini mencerminkan pergeseran budaya yang signifikan. ASN yang seharusn...