PEDULI ON THE TRACK

-Beranda-   Menyikapi Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa terkait Pengelolaan Sampah  "MENGGALI SOLUSI BERKELANJUTAN UNTUK LINGKUNGAN YANG LEBIH BAIK" By purna_0495 Illustrasi Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Bangkalan melakukan aksi protes kepada Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada hari Kamis 24 Agustus 2023 sebagaimana diberitakan dalam media Lingkar Jatim . Aksi ini dilakukan guna menuntut penyelesaian masalah sampah yang selama ini menjadi perhatian. Mahasiswa menilai bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di lapangan tidak mampu menjalankannya secara efektif, termasuk dalam pengelolaan sampah yang dianggap tidak maksimal. Untuk diketahui bahwa ada 5 poin tuntutan daribaksi tersebut antara lain: Segera mencari dan menentukan tempat pembuangan akhir (TPA) sesuai peraturan yang berlaku; Segera tentukan titik tempat pembuangan sementara (TPS) di Kabupaten Bangkalan; Pemkab dan dinas terkait melakukan penanganan sampah sesuai regulasi yang berla...

-Beranda- POLARISASI 'BUPATI DE FACTO dan DE JURE' DALAM KONTEKS APBD " Tinjauan Terhadap Komentar Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan" By purna_0495 Illustrasi Pernyataan anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) H Musawwir dalam media online Surya  tanggal 23 Agustus 2023, terkait istilah adanya 'bupati de facto' dan 'bupati de jure' sehingga pembahasan APBD mengalami kebuntuan. Hal ini menggambarkan situasi di Kabupaten Bangkalan saat ini terjadi polarisasi dalam upaya memperbaiki kondisi wilayah tersebut yang sebenarnya juga menjadi kelemahan dan tidak profesionalnya H. Musawwir sebagai anggota legislatif , karena DPRD Kabupaten Bangkalan  sebagai Lembaga yang memiliki yurisdiksi terkait tata pemerintahan, juga memiliki tugas  dalam upaya untuk mencari solusi hukum yang sesuai.  Dalam konteks ini, muncul istilah 'bupati de facto' dan 'bupati de jure', merujuk pada kedua kubu yang bersaing untuk kepemim...

-Beranda- PIDATO KENEGARAAN Pidato Presiden Mengundang Kontroversi dan Kritik By purna_0495 Pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Agustus 2023 kembali menjadi sorotan publik. Agenda rutin pemerintahan ini, yang sejatinya bertujuan untuk memaparkan perkembangan negara dalam aspek berbangsa dan bernegara, ternyata memunculkan beberapa poin kontroversial yang memicu kritik dari berbagai pihak. Menurut para ahli, pidato kenegaraan adalah arena yang ideal untuk membahas hal-hal penting. Dalam pidatonya, Presiden seharusnya lebih memusatkan perhatian pada isu-isu resmi kenegaraan, seperti keamanan, pendidikan, dan kesejahteraan. Namun, beberapa kritik menganggap pidato kali ini terlalu dibanjiri curhatan pribadi yang seharusnya tidak relevan dalam konteks ini. Beberapa unsur curhatan pribadi yang seharusnya tidak menjadi bagian dari pidato kenegaraan.  Menurut Prof. Dr. Ramlan Surbakti, seorang akademisi dan cendekiawan Indonesia yang dikenal dalam...

-Beranda- HUT ke-78 RI Mengenang Masa Lalu, Menginspirasi dan Membangun Masa Depan By purna_0495 Tepat pada tanggal 17 Agustus 2023, Indonesia merayakan usianya yang ke-78 sebagai negara merdeka. Perjuangan panjang dan pengorbanan, yang membentuk dasar dari kemerdekaan ini, menggema dalam setiap langkah kita. Momentum ini bukan hanya sekadar pesta nasional, tetapi juga panggilan untuk merenungkan, menginspirasi, dan memperkuat tekad bersama dalam membangun masa depan yang lebih baik. Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia adalah saat yang tepat untuk mengenang akar-akar perjuangan yang telah mengidentifikasi ribuan jiwa demi cita-cita merdeka. Seiring waktu yang terus berjalan, generasi muda kita mungkin terkadang cenderung melupakan makna sejati di balik momen ini. Namun, kita harus selalu mengingat bahwa kemerdekaan tidak datang dengan mudah. Setiap bendera merah putih yang berkibar adalah hasil dari pengorbanan para pahlawan yang rela mempertaruhkan nyawa demi kebebasan ban...

-Beranda- NETRALITAS ASN Pilar Kuat Demokrasi yang Netral dalam Pemilu 2024 By purna_0495 Pemilihan umum (Pemilu) merupakan fondasi dari sistem demokrasi yang baik. Dalam sebuah demokrasi yang sehat, penting bagi setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam menentukan wakil-wakilnya. Dalam konteks Pemilu 2024 yang semakin dekat, sebagaimana telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum bahwa Pemilu akan diselenggarakan serentak pada hari Rabu 14 Pebruari 2024, sementara Pemilukada akan dilaksanakan pada hari Rabu 27 Nopember 2024. Oleh karena itu asas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu hal yang esensial dalam memastikan keadilan dan integritas proses pemilihan.  Demokrasi adalah cita-cita luhur yang melibatkan partisipasi aktif dan adil dari seluruh warga negara dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks inilah pentingnya menjaga integritas pemilihan umum (Pemilu) menjadi suatu hal yang tak terbantahkan. Di tengah arus informasi yang semakin cepat da...

-Beranda- PENTINGNYA PENDIDIKAN POLITIK     Membangun Warga Negara Cerdas dalam Pemilihan Presiden Tahun 2024 By purna_0495 Pesta demokrasi pemilihan presiden adalah saat-saat bersejarah di mana warga negara memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin negara. Pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2024 merupakan momen krusial bagi bangsa Indonesia dalam menentukan arah masa depan negara. Dalam proses ini, pendidikan politik memiliki peran penting yang tidak boleh diabaikan. Pendidikan politik adalah upaya untuk memberdayakan warga negara dengan pengetahuan dan kesadaran politik yang memadai. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pendidikan politik sangat penting menghadapi pesta demokrasi pemilihan presiden Republik Indonesia tahun 2024: Memahami Hak dan Tanggung Jawab:        Pendidikan politik membantu warga negara memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam proses demokrasi. Dengan pengetahuan ini, warga negara dapat memahami pentingnya hak pilih...

-Beranda- KRITIS TRANSFORMASI Membangun Solusi Bersama, Mantan Anggota DPRD yang Menjadi LSM By purna_0495 Di tengah masyarakat yang sedang berjuang untuk mencari pemimpin yang dapat diandalkan untuk memajukan negara, menemukan sebuah fenomena yang cukup menarik untuk kita renungkan. Ada beberapa mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang beralih menjadi anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).  Di masa lalu, mereka adalah wakil rakyat yang dipilih oleh masyarakat untuk mewakili kepentingan publik di lembaga legislatif. Sebagai anggota DPRD, mereka pernah memiliki kesempatan dan tanggung jawab besar untuk ikut serta dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan demi kemajuan rakyat. Namun, saat mereka menjadi LSM, seolah-olah mereka kehilangan semangat tersebut dan hanya berfokus pada kritik tanpa memberikan kontribusi nyata. Bukan perjuangan untuk mewujudkan kebaikan bagi masyarakat yang menjadi fokus mereka saat ini, dan seolah melupakan janji-janji kampany...

-Beranda- POWER DIBALIK PKL IMPLIKASI ETIKA dan HUKUM MANTAN ANGGOTA DPRD  By purna_0495 Illustrasi Menyikapi pernyataan Munakib Kabid Trantibum Satpol PP Bangkalan yang diunggah media Radar Madura dengan judul " Satpol PP Bangkalan Sebut Eks Anggota Dewan Bekingi PKL RSUD Syamrabu " pada hari Kamis 3 Agustus 2023, menurutnya Satpol PP Bangkalan mengeklaim sudah menyikapi pedagang yang berjualan di trotoar depan RSUD Syamrabu. Sikap yang dilakukan yakni melakukan pendekatan dan penindakan. Dia menambahkan keberadaan pedagang yang merampas hak pejalan kaki itu dibekingi oknum mantan anggota DPRD Bangkalan. ”Itu dipegang pihak ketiga Mukhlis (Assuryani), mengatasnamakan paguyuban pedagang. Tetapi, itu peguyuban liar,” imbuhnya. Situasi di mana mantan anggota DPRD terlibat sebagai pendukung atau "backing" bagi pedagang kaki lima (PKL) menjadi sorotan yang menarik perhatian. Sebagai individu yang pernah berada di badan legislatif, mereka memiliki akses ke berbagai sumb...

-Beranda- POLEMIK PKL VS RSUD SYAMRABU BANGKALAN Pendekatan Kolaboratif dan Melibatkan Berbagai Pihak Terkait By purna_0495 Dok. Penertiban PKL / Kasatpol PP Bangkalan (Rudiyanto) Maraknya pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di trotoar di kota Bangkalan telah menjadi permasalahan yang membutuhkan perhatian serius. Salah satu area yang dilindungi adalah sekitar RSUD Syamrabu Bangkalan, di mana aktivitas penjualan PKL di trotoar telah menimbulkan berbagai tantangan. Meskipun kehadiran PKL dapat memberikan aksesibilitas dan kemudahan bagi warga sekitar, dampak negatifnya terhadap lalu lintas, kebersihan, dan lingkungan sekitar tidak dapat diabaikan, khususnya di sekitar RSUD Syamrabu Bangkalan.  Dalam upaya mengatasi masalah PKL yang berjalan di trotoar, langkah-langkah strategis harus diambil untuk menciptakan lingkungan yang harmonis bagi semua pihak yang terlibat. Pendekatan kolaboratif dan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, kepolisian, dinas terkait...

-Beranda-   HUT KEMERDEKAAN RI KE 78 TAHUN 2023 Meriahnya Ajang Lomba sebagai Hiburan bagi Masyarakat Dok Lomba HUT ke 78 RI Faydiraldy Setiap tanggal 17 Agustus, semangat merah putih berkobar di seluruh pelosok Indonesia. Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum yang penuh makna bagi rakyat Indonesia. Selain upacara peringatan momen, ajang lomba yang diselenggarakan pada hari bersejarah ini menjadi hiburan yang sangat dinantikan oleh masyarakat. Lomba lomba yang diadakan pada peringatan kemerdekaan menjadi tontonan yang meriah dan menggugah semangat juang. Lomba gerak jalan, karnaval, panjat pinang yang menguji ketangguhan, balap karung yang menghadirkan tawa riang, tarik tambang yang mempererat kebersamaan dan lomba-lomba lainnya, semuanya menjadi bagian dari kemeriahan perayaan. Tidak hanya menghibur, ajang lomba ini juga menjadi ajang bagi masyarakat untuk menampilkan bakat dan kreativitas mereka. Lomba seni, seperti menyanyi, menari, dan mel...

-Beranda- JABATAN SIPIL VS MILITER By purna_0495 Permintaan maaf KPK soal kesalahan prosedur hukum bagi anggota militer pada kasus Basarnas di nilai publik membingungkan. Apakah pejabat di hukum karena jabatannya, atau di hukum karena statusnya. Bila jabatan, perlu dicermati kewenangan Basarnas sebagai organ sipil pemerintah. Bila status, perlu diperiksa relevansinya agar tak berimplikasi terhadap organ militer. Menurut hukum administrasi, setiap kewenangan melekat pada jabatan (het ambt). Maknanya tanpa jabatan tak bakal ada kewenangan. Jabatan adalah badan hukum publik yang menjadi sumber eksistensi kewenangan. Dalam memfungsikan kewenangan yang melekat padanya, jabatan diwakili manusia secara pribadi. Status itu lazim di sebut pejabat, atau pejabat pemerintahan (Marzuki, 2000). Badan adalah wujud dari badan pemerintahan dalam format kementrian, instansi atau jawatan yang dalam memfungsikan kewenangannya diwakili oleh pejabat. Dengan demikian hanya badan, pejabat pemerintahan atau p...