Sekda Kabupaten Bangkalan Pengkhianatan PyB terhadap Pilar Kepegawaian Daerah

Sekda Kabupaten Bangkalan: "Pengkhianatan PyB terhadap Pilar Kepegawaian Daerah – Tindak Tegas atau Lengahkan Sanksi?"

By Purna_0495

Sidang Tipikor

Dalam kompleksitas pemerintahan daerah, skandal jual beli jabatan tahun 2021/2022 di Kabupaten Bangkalan yang ditangani oleh KPK RI memunculkan ketidakpastian terhadap integritas dan etika. Keterlibatan Sekda Taufan Zairinsyah dalam transaksi kontroversial dengan mantan Bupati menciptakan sorotan atas Pejabat yang Berwenang (PyB) bidang kepegawaian di daerah. Langkah apa yang seharusnya diambil untuk mengembalikan kepercayaan publik, dan apakah penegakan sanksi akan menjadi solusi yang bijak? Mari kita kupas kasus ini lebih lanjut.

Dalam persidangan kasus jual beli jabatan tahun 2021/2022 di Kabupaten Bangkalan yang ditangani oleh KPK menghasilkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam persidangan, Sekda Kabupaten Bangkalan Taufan Zairinsyah (selaku saksi) telah mengakui bahwa dirinya memberikan sejumlah uang kepada mantan Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron, pada saat akan dilantik menjadi Sekda - Kompas. Meskipun pengakuan tersebut tidak membuat Taufan Zairinsyah dikenakan sanksi hukum terkait tindak pidana korupsi dalam putusan majelis hakim, namun tindakannya tersebut tetap merupakan pelanggaran kode etik kepegawaian dan perbuatan melawan hukum.

Kita bandingkan dengan kasus Pemalang, buntut kasus yang menjerat mantan Bupati Mukti Agung Wibowo dalam kasus jual beli jabatan tahun 2021/2022 di Kabupaten Pemalang Jawa Tengah sebanyak 164 ASN baik esselon II, III dan IV yang terlibat dalam kasus tersebut karena diperkuat dalam fakta persidangan - TribunNews, diberikan sanksi indisipliner oleh pemerintah Kabupaten Pemalang . Sanksi indisipliner tersebut berupa turun jabatan, mutasi, dan diberhentikan dari jabatan. Pemberian sanksi indisipliner tersebut merupakan langkah yang tepat untuk menindak tegas kasus jual beli jabatan yang terjadi di lingkungan pemerintahan daerah tersebut.

Tindakan Sekda Kabupaten Bangkalan Taufan Zairinsyah, telah merusak integritas dan citra Pemerintahan Daerah, terlebih Sekda adalah Pejabat yang Berwenang (PyB) dalam bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah. Pejabat yang Berwenang (PyB) adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu melakukan pembinaan dan pengembangan PNS serta menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah.

Dalam hal ini Taufan Zairinsyah, selaku PyB karena posisinya sebagai Sekda Kabupaten Bangkalan telah melakukan suap atau gratifikasi dengan memberikan sejumlah uang kepada mantan Bupati Bangkalan, menciptakan pelanggaran terhadap kode etik dan peraturan kepegawaian, serta pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan kepadanya sebagai PyB. Oleh karena itu, Taufan Zairinsyah seharusnya dikenakan sanksi indisipliner oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Jenis sanksi indisipliner yang tepat untuk diberikan kepada Taufan Zairinsyah tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Jika pelanggaran yang dilakukan cukup berat, maka Taufan Zairinsyah dapat dikenakan sanksi indisipliner berupa diberhentikan dari jabatan Sekda.

"Pemberian sanksi indisipliner kepada Taufan Zairinsyah diharapkan dapat memberikan efek jera bagi dirinya sendiri, bagi PyB lain dan seluruh ASN agar tidak melakukan hal serupa di masa mendatang. Masyarakat bisa menilai adakah keseriusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Tim Kode Etik ASN Kabupaten Bangkalan dalam menyikapi kasus ini".

Selain pemberian sanksi indisipliner, pemerintah daerah juga perlu melakukan upaya-upaya lain untuk mencegah terjadinya kasus jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan daerah, antara lain:

  1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap proses pengangkatan, mutasi, dan promosi jabatan di lingkungan pemerintahan daerah.
  2. Meningkatkan kualitas dan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan.
  3. Menciptakan iklim kerja yang bersih dan transparan di lingkungan pemerintahan daerah.

Dalam konteks kasus ini, penilaian kritis terhadap peran Pejabat yang Berwenang (PyB) menjadi imperatif untuk mengantisipasi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran etika yang dapat merugikan integritas pemerintahan daerah. Pemberian sanksi indisipliner kepada Taufan Zairinsyah tidak hanya diarahkan pada efek jera pribadi, melainkan juga bertujuan memberikan peringatan serius kepada Pejabat yang Berwenang lainnya, mendorong mereka untuk menghindari keterlibatan dalam praktik yang dapat merugikan kehormatan dan kepercayaan publik.

Sebagai tambahan, jika dilihat dari kacamata hukum, pemberian suap atau gratifikasi kepada pejabat publik merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam kasus ini, Sekda telah memberikan sejumlah uang kepada Bupati Bangkalan untuk memperoleh jabatan Sekda. Tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. //purna_0495

Komentar

  1. Bughengmania202324 Des 2023, 14.34.00

    Apabila keadilan di dunia tidak berjalan, biarlah kelak keadilan di akhirat yang akan menghukumnya...

    BalasHapus
  2. Anonim19 Jan 2024, 09.14.00

    Institusi yang Paling rentan adalah Jajaran Birokrasi, berbeda dengan Institusi lainnya yang apabila ada suatu kasus, maka personal yang lebih tinggi akan berusaha melindungi bawahannya. Bukan berarti saya pro pada KKN tapi korban dari jabatan politik adalah personil birokrasi itu pasti, sedangkan apabila sang korban dari jajaran lain, maka perlawanan terhadap penegak keadilan akan lebih kuat dan tidak mengorbankan bawahannya.

    BalasHapus

Posting Komentar

Populer

IPDN dan Kritik Terhadap Sistem Pemerintahan Daerah

-Beranda- 𝓐𝓻𝓽𝓲𝓴𝓮𝓵 IPDN dan Kritik Terhadap Sistem Pemerintahan Daerah: "Menghentikan Praktik Korupsi untuk Masa Depan yang Lebih Baik" By Purna_0495 Departemen Dalam Negeri memiliki sebuah institusi pendidikan yang mempersiapkan calon pemimpin masa depan yang dikenal dengan sebutan sekolah pamong. Dahulu dikenal dengan nama Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) , institusi ini kemudian mengubah namanya menjadi Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) , sebelum akhirnya mengalami perubahan nama menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) . Institusi ini telah berperan sebagai wadah pembinaan untuk calon kader pemerintahan yang memiliki potensi untuk mengemban jabatan strategis dalam struktur pemerintahan. Namun ironisnya, lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ini seringkali dihadapkan pada situasi yang sarat dengan tekanan saat mereka terlibat dalam lingkungan kerja di pemerintahan daerah. Sistem pemerintahan di banyak dae...
Read more »

Mengapa Kasus Ini Harus Diungkap Lebih Lanjut

Gambar
- Beranda - 𝓐𝓻𝓽𝓲𝓴𝓮𝓵 Menelusuri Keadilan yang Hilang (Bagian II) "MENGAPA KASUS INI HARUS DIUNGKAP LEBIH LANJUT" By Purna_0495 Illustrasi Jika berbicara “demi keadilan” dalam suatu proses hukum sebagaimana pernah kita bahas dalam Menelusuri Keadilan yang Hilang ( Bagian I ), kita merujuk pada prinsip yang mendasari upaya untuk menjalankan hukum dengan integritas dan objektivitas. Prinsip ini mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari latar belakang, status, atau kekuasaan, mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. Dalam setiap tahap proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga pengadilan, prinsip "demi keadilan" harus menjadi pedoman yang mengingatkan kita untuk tidak hanya mencari kebenaran, tetapi juga menjalankannya dengan integritas dan perasaan tanggung jawab. Penghormatan terhadap prinsip “demi keadilan” tidak hanya penting untuk menjaga integritas proses hukum, tetapi juga untuk memastikan ...
Read more »

Otoritas yang Terkoyak

Gambar
-Beranda- 𝓔𝓭𝓲𝓽𝓸𝓻𝓲𝓪𝓵 Otoritas yang Terkoyak: "Memahami Krisis Etika dalam Birokrasi Kabupaten Bangkalan" By Purna_0495 Illustrasi Situasi kompleks di Kabupaten Bangkalan memperlihatkan bahwa otoritas birokrasi telah terkoyak oleh pengaruh eksternal, menciptakan sebuah dilema etis yang merugikan prinsip-prinsip dasar pemerintahan. Terlihat jelas bahwa sejumlah Kepala Perangkat Daerah lebih memilih tunduk pada kepentingan kelompok eksternal daripada menjalankan tugas administratifnya dengan integritas. Tulisan ini bertujuan untuk meresapi dampak dari keterkaitan yang terlalu erat ini terhadap etika pemerintahan. Bagaimana transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, sebagai pilar utama pemerintahan yang baik, dapat bertahan dalam atmosfer di mana kebijakan lokal lebih dipengaruhi oleh faktor di luar lingkungan birokrasi? Analisis situasi Bangkalan membuka mata terhadap keterlibatan intensif kelompok eksternal baik yang mengatas namakan dirinya sebagai Tokoh ma...
Read more »

Perbup Pelimpahan Kewenangan Camat

Gambar
-Beranda- Perbup Pelimpahan Kewenangan: Kunci Kinerja Camat dan Dampaknya terhadap PAD Bangkalan By Purna_0495 Illustrasi Kabupaten Bangkalan, dalam dinamika pemerintahan daerah, masih belum memiliki Peraturan Bupati yang mengatur pelimpahan kewenangan kepada Camat. Hal ini menciptakan suatu kekosongan regulasi yang berdampak pada keterlambatan dalam pelaksanaan kebijakan yang lebih dekat dengan masyarakat. Pelimpahan kewenangan kepada Camat bukan semata-mata tentang struktur administratif, tetapi menciptakan kesempatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan. Camat, sebagai ujung tombak pemerintahan di lapangan, dapat memberikan respons yang lebih cepat dan tepat terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menjadi dasar utama pelimpahan kewenangan ini. Undang-undang tersebut menciptakan peluang untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada Camat, sebagai representasi langsung pemerintah di ting...
Read more »

Inovasi yang Tertidur di Bangkalan

Gambar
-Beranda- Inovasi yang Tertidur: "Kepala Perangkat Daerah dan Kebutuhan Bangkalan akan Perubahan" By Purna_0495 Illustrasi Kabupaten Bangkalan adalah daerah yang kaya akan potensi, namun pembangunan seolah terhambat oleh kurangnya inovasi. Dalam kenyataannya, ada beberapa Kepala Perangkat Daerah saat ini terlihat lebih nyaman dengan rutinitas daripada berani menciptakan perubahan yang diperlukan. Beberapa Kepala Perangkat Daerah terjebak dalam kegiatan rutin yang tidak memberikan gebrakan baru untuk kemajuan daerah. Seolah-olah, mereka lupa bahwa inovasi adalah kunci untuk menyelesaikan hambatan pembangunan yang ada. Tidak adanya inovasi berdampak nyata bagi masyarakat. Ekonomi yang stagnan, peluang pekerjaan yang terbatas, dan pembangunan infrastruktur yang sangat lamban. Bangkalan harus merasakan konsekuensi langsung dari kegagalan Kepala Perangkat Daerah untuk berinovasi. Kabupaten Bangkalan dihadapkan pada tantangan yang kompleks, dari ketidaksetaraan pendidikan hin...
Read more »

Menelusuri Keadilan Yang Hilang (Bagian I)

Gambar
-Beranda- 𝓐𝓻𝓽𝓲𝓴𝓮𝓵 Menelusuri Keadilan Yang Hilang (Bagian I) "Prinsip Demi Keadilan dalam Pemikiran Hukum" By Purna_0495 Salah satu aspek penting dalam prinsip keadilan adalah memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan adil dan perlindungan hukum, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau etnis mereka. "Menelusuri Keadilan yang Hilang" adalah sebuah perjalanan mendalam untuk mengungkap ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Ini adalah sebuah upaya untuk memahami bagaimana sistem hukum, hak asasi manusia, dan struktur sosial telah gagal melindungi dan memberikan hak yang adil kepada semua individu. Dalam banyak masyarakat, terdapat kelompok-kelompok yang sering kali menjadi korban dari keadilan yang hilang ini, seperti minoritas, kaum miskin, dan orang-orang yang rentan. Selain itu, menelusuri keadilan yang hilang memerlukan kesadaran tentang bagaimana ketidaksetaraan...
Read more »

Investasi di Bangkalan

Gambar
-Beranda- Opini Investasi di Bangkalan: "Meninjau Faktor-faktor yang Merugikan Daya Tarik" By Purna_0495 Illustrasi Merosotnya realisasi investasi di Bangkalan selama tiga tahun terakhir memunculkan sejumlah kritik terhadap kondisi bisnis dan kebijakan di daerah tersebut. Dalam media Radar Madura Jawa Pos dengan judul "Tiga Tahun Realisasi Investasi di Bangkalan Merosot, Apa Saja Penyebabnya?"  ditulis tanggal 7 Nopember 2023 menyebutkan bahwa faktor penyebabnya adalah minimnya pelaku usaha yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan kurangnya informasi kepada perusahaan meskipun telah ada upaya sosialisasi sejak tahun 2021. Namun, melalui penelusuran mendalam, sebenarnya terdapat beberapa faktor yang mendasari penurunan realisasi investasi di Bangkalan. Pertama-tama kurangnya infrastruktur yang mendukung, yang mencerminkan kurangnya komitmen untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Fasilitas transportasi yang buruk, keterbatasan pa...
Read more »

Ketika Kekuatan Oligarki Mengancam Demokrasi

Gambar
-Beranda- 𝓐𝓻𝓽𝓲𝓴𝓮𝓵 Ketika Kekuatan Oligarki Mengancam Demokrasi "Intimidasi Hukum Terhadap Kontestan Pemilu" By Purna_0495 Demokrasi dalam teorinya adalah sistem politik di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Namun dalam praktiknya, terkadang demokrasi ini terancam oleh kekuatan oligarki, di mana sekelompok sedikit orang atau entitas memiliki kendali yang besar atas proses politik dan kebijakan. Salah satu cara tersembunyi yang digunakan oleh oligarki untuk mempertahankan kekuasaannya adalah melalui intimidasi hukum terhadap kontestan pemilu yang potensial atau pesaing politik yang mungkin mengancam dominasi mereka. Jeffrey Winters, seorang penulis politik dalam bukunya berjudul Oligarki. Di dalamnya Winters menjelaskan ada dua konsep utama oligarki, yaitu Oligark dan Oligarki. Sebelum mendefinisikan oligarki, kita harus memahami definisi dari Oligark terlebih dulu. Winters kemudian menjelaskan bahwa yang disebut Oligark adalah pelaku atau aktor yang menguasai ...
Read more »

Kelalaian Pajak Kendaraan Dinas

Gambar
-Beranda- Kelalaian Pajak Kendaraan Dinas: "Evaluasi Kinerja BPKAD Bangkalan" By Purna_0495 Illustrasi Kabar mengenai tunggakan pajak 649 kendaraan dinas (randis) senilai Rp 183.504.500 sejak tahun 2017 di Pemerintah Kabupaten Bangkalan sangat memprihatinkan, dirilis oleh media Jawa Pos Radar Madura  tanggal 8 Nopember 2023 . Jika kita menilai kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terutamanya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bangkalan, terlihat beberapa kelalaian yang perlu diperhatikan. Hal ini menjadi perhatian serius karena melibatkan jumlah dana yang signifikan. Dalam evaluasi kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bangkalan, terdapat kelalaian muncul yang perlu dicermati. Kelalaian terletak pada sistem inventarisasi dan pengawasan oleh BPKAD yang kurang optimal terhadap kendaraan dinas sehingga tidak terpantau, memberikan celah adanya kelalaian dalam pembayaran pajak. BPKAD seharusnya lebih memperhatikan pemeliharaan, termasuk p...
Read more »