PEDULI ON THE TRACK

-Beranda- Netralitas Wajib bagi ASN: "Menjaga Kewibawaan Pemerintah dengan Menanamkan Netralitas pada Seluruh Anggota KORPRI" By Purna_0495 Logo Peringatan HUT Korpri ke 52 tahun 2023. Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) didirikan pada tanggal 29 November 1971 oleh Presiden Soeharto berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 sebagai wadah organisasi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia. Tujuan pembentukan KORPRI adalah untuk meningkatkan kinerja, pengabdian, dan netralitas PNS dalam pelaksanaan tugas sehari-hari agar lebih dapat berdayaguna dan berhasil guna. Namun, seiring berjalannya waktu, KORPRI kembali menjadi alat politik. UU Nomor 3 Tahun1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun1976 tentang Keanggotaan PNS dalam Partai Politik, makin memperkokoh fungsi KORPRI dalam memperkuat barisan partai. Sehingga setiap kali terjadi birokrasi selalu memihak kepada salah satu partai, bahkan dalam setiap Musyaw...

-Beranda- Strategi Peningkatan Pendapatan Museum di Bangkalan: "Apakah Kenaikan Tarif Tiket Masuk Solusi Terbaik?" By Purna_0495 Illustrasi Rencana untuk menaikkan tarif tiket masuk Museum Cakraningrat Kabupaten Bangkalan dari Rp 3.000 menjadi Rp 5.000 telah menciptakan pembahasan intens tentang arah yang paling tepat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari museum, Jawa Pos Radar Madura 13 Nopember 2023. Seiring dengan peningkatan jumlah pengunjung, pertanyaan kritis muncul: Apakah kenaikan tarif merupakan langkah yang efektif ataukah ada strategi lain yang lebih seimbang? Dalam mengelola museum, diperlukan pemikiran kreatif dan holistik untuk mencapai tujuan keuangan tanpa mengurangi daya tarik bagi pengunjung. Salah satu solusi yang patut dipertimbangkan adalah melalui penyelenggaraan acara khusus, seperti pameran seni atau kegiatan budaya, yang dapat menarik minat dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, museum bukan hanya tempat wisata, tetapi juga ...

-Beranda- Kelalaian Pajak Kendaraan Dinas: "Evaluasi Kinerja BPKAD Bangkalan" By Purna_0495 Illustrasi Kabar mengenai tunggakan pajak 649 kendaraan dinas (randis) senilai Rp 183.504.500 sejak tahun 2017 di Pemerintah Kabupaten Bangkalan sangat memprihatinkan, dirilis oleh media Jawa Pos Radar Madura  tanggal 8 Nopember 2023 . Jika kita menilai kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terutamanya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bangkalan, terlihat beberapa kelalaian yang perlu diperhatikan. Hal ini menjadi perhatian serius karena melibatkan jumlah dana yang signifikan. Dalam evaluasi kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bangkalan, terdapat kelalaian muncul yang perlu dicermati. Kelalaian terletak pada sistem inventarisasi dan pengawasan oleh BPKAD yang kurang optimal terhadap kendaraan dinas sehingga tidak terpantau, memberikan celah adanya kelalaian dalam pembayaran pajak. BPKAD seharusnya lebih memperhatikan pemeliharaan, termasuk p...

-Beranda- Opini Investasi di Bangkalan: "Meninjau Faktor-faktor yang Merugikan Daya Tarik" By Purna_0495 Illustrasi Merosotnya realisasi investasi di Bangkalan selama tiga tahun terakhir memunculkan sejumlah kritik terhadap kondisi bisnis dan kebijakan di daerah tersebut. Dalam media Radar Madura Jawa Pos dengan judul "Tiga Tahun Realisasi Investasi di Bangkalan Merosot, Apa Saja Penyebabnya?"  ditulis tanggal 7 Nopember 2023 menyebutkan bahwa faktor penyebabnya adalah minimnya pelaku usaha yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan kurangnya informasi kepada perusahaan meskipun telah ada upaya sosialisasi sejak tahun 2021. Namun, melalui penelusuran mendalam, sebenarnya terdapat beberapa faktor yang mendasari penurunan realisasi investasi di Bangkalan. Pertama-tama kurangnya infrastruktur yang mendukung, yang mencerminkan kurangnya komitmen untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Fasilitas transportasi yang buruk, keterbatasan pa...

-Beranda- Opini Aksi Demonstrasi di Bangkalan: "Kritik Terhadap GMNI dan PMII yang Melewati Batas" By Purna_0495 Illustrasi Mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bangkalan telah melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan pada tanggal 31 Oktober 2023 sebagaimana dimuat dalam Koranmadura.com . Massa aksi menyoroti adanya dugaan pungutan liar di dunia pendidikan dan kelangkaan pangan serta alih fungsi lahan petani di sejumlah wilayah di Kabupaten Bangkalan. Aksi demonstrasi ini sangat menarik perhatian. Sayangnya, aksi ini yang seharusnya mencerminkan sikap intelektual sebagai mahasiswa, justru terkesan sebagai unjuk raga bukan unjuk rasa . Tindakan membakar ban bekas dan menyegel ruang kerja Bupati Bangkalan merupakan langkah-langkah anarkis yang tidak sejalan dengan semangat dialog konstruktif. Penyegelan ruang kerja Bupati, yang notabene sebagai simbol penyelengga...