Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

𝓐𝓻𝓽𝓲𝓴𝓮𝓵

Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Ekonomi Pedesaan di Kabupaten Bangkalan

By Purna_0495

Illustrasi

Di Kabupaten Bangkalan, BUMDes memiliki peran penting dalam meningkatkan ekonomi pedesaan. Menurut Kabid Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bangkalan Ali Yusri Purwanto yang dikutip dalam media Radar Madura menyatakan, saat ini terdapat 273 BUMDes di Kabupaten Bangkalan, namun hanya 47 BUMDes yang sudah memiliki badan hukum yang sah. Hal ini berarti masih ada 226 BUMDes di Kabupaten Bangkalan yang belum memiliki legitimasi. Oleh karena itu, sertifikasi badan hukum BUMDes perlu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang memadai bagi BUMDes.

Peran BUMDes dalam meningkatkan ekonomi pedesaan di Kabupaten Bangkalan dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, BUMDes dapat membantu meningkatkan pendapatan asli desa (PAD) melalui kegiatan usaha yang dilakukan. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUMDes dapat berupa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berbasis potensi ekonomi di desa. Kedua, BUMDes dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang dibutuhkan. Ketiga, BUMDes dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui program-program yang diselenggarakan.

Namun, untuk dapat berperan secara optimal dalam meningkatkan ekonomi pedesaan, BUMDes perlu memiliki badan hukum yang sah. Dengan memiliki badan hukum yang sah, BUMDes dapat memperoleh akses permodalan yang lebih mudah, menjalin kerjasama dengan pihak ketiga secara resmi, dan memisahkan aset BUMDes dengan aset desa secara jelas. Oleh karena itu, sertifikasi badan hukum BUMDes perlu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang memadai bagi BUMDes. Selain itu, BUMDes juga perlu memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi setelah menjadi badan hukum. Beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh BUMDes setelah menjadi badan hukum antara lain melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan AD/ART yang telah disahkan, menyusun laporan keuangan secara berkala dan transparan, dan menjaga keberlangsungan usaha BUMDes serta memperhatikan kepentingan masyarakat desa.

Dalam mendorong BUMDes berbadan hukum, diperlukan kerjasama antara Desa, DPMD, dan Bappeda untuk memberikan dukungan, bimbingan, dan pengawasan yang diperlukan. Hal ini bertujuan agar BUMDes dapat beroperasi secara efektif dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian pedesaan. Berikut adalah tanggung jawab masing-masing pihak terhadap BUMDes:

1. Desa:
  1. Membentuk BUMDes berdasarkan kebutuhan dan potensi desa;
  2. Melakukan musyawarah desa untuk menentukan tujuan dan proses pembentukan BUMDes;
  3. Menetapkan Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur status dan kegiatan BUMDes;
  4. Menyusun Perdes pembentukan BUMDes dan AD/ART BUMDes;
  5. Menyediakan dukungan dan fasilitas bagi BUMDes dalam menjalankan kegiatan usahanya.
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD):
  1. Memberikan bimbingan teknis dan pendampingan dalam proses pembentukan BUMDes;
  2. Memfasilitasi kerjasama antar BUMDes dalam hal pengelolaan usaha;
  3. Membekali BUMDes agar memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  4. Mengawasi dan mendorong kinerja BUMDes dalam mencapai tujuan ekonomi desa. 
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA):
  1. Membantu dalam perencanaan dan pengembangan usaha BUMDes;
  2. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh BUMDes untuk mengembangkan usahanya; 
  3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pengembangan BUMDes.

Dalam situasi ini, perlu diberikan sorotan kritis terhadap peran serta tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Bangkalan. BUMDes merupakan entitas ekonomi yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan, oleh karena itu, peran DPMD dan BAPPEDA sangatlah vital. Pertama-tama, DPMD dan BAPPEDA harus memastikan bahwa mereka memiliki anggota yang memiliki keahlian teknis yang cukup untuk memahami kompleksitas hukum dan regulasi yang berkaitan dengan BUMDes. Selain itu, mereka perlu memberikan dukungan yang kuat, termasuk alokasi anggaran yang memadai, agar BUMDes dapat beroperasi secara efisien dan berkelanjutan. Keterlibatan pemerintah daerah dalam memberikan bantuan teknis dan dukungan administratif sangat penting dalam menjaga kelangsungan BUMDes.

Selanjutnya, informasi dan pelatihan mengenai peraturan hukum BUMDes dan manfaatnya perlu disampaikan secara rutin kepada anggota BUMDes dan masyarakat setempat. Hal ini akan membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang kerangka kerja hukum yang mengatur BUMDes dan bagaimana mengoptimalkan manfaatnya. DPMD dan BAPPEDA harus bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelatihan-pelatihan semacam ini, dan seharusnya ada upaya nyata untuk meningkatkan kapasitas pengambil keputusan di tingkat desa. Lebih lanjut, perlu dicatat bahwa keberhasilan BUMDes bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengenai pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, DPMD dan BAPPEDA harus berfokus pada evaluasi dampak sosial dan ekonomi BUMDes di masyarakat setempat, dan berusaha untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul. Pemerintah daerah juga harus menciptakan iklim yang kondusif bagi BUMDes, termasuk dalam hal perizinan usaha, akses ke sumber daya alam, dan promosi produk-produk BUMDes. Dengan begitu, BUMDes dapat memainkan peran yang lebih optimal dalam menggerakkan ekonomi pedesaan di Kabupaten Bangkalan.

Dalam kesimpulannya, peran serta seluruh sektor baik itu instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat penting dalam mengembangkan BUMDes di Kabupaten Bangkalan , dan perlu ada peningkatan dalam komitmen mereka untuk memberikan dukungan teknis dan pelatihan yang diperlukan. Hal ini akan menjadi langkah awal yang signifikan menuju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di pedesaan.//purna_0495

Komentar

  1. Anonim16 Sep 2023, 07.29.00

    Sangat membangun, semoga pihak terkait mengerti, memahami akan peran masing-masing sehingga dapat langsung bertindak dan berjalan sesuai jalurnya masing-masing.

    BalasHapus

Posting Komentar

Populer

Sekda Kabupaten Bangkalan Pengkhianatan PyB terhadap Pilar Kepegawaian Daerah

Gambar
-Beranda- Sekda Kabupaten Bangkalan: "Pengkhianatan PyB terhadap Pilar Kepegawaian Daerah – Tindak Tegas atau Lengahkan Sanksi?" By Purna_0495 Sidang Tipikor Dalam kompleksitas pemerintahan daerah, skandal jual beli jabatan tahun 2021/2022 di Kabupaten Bangkalan yang ditangani oleh KPK RI memunculkan ketidakpastian terhadap integritas dan etika. Keterlibatan Sekda Taufan Zairinsyah dalam transaksi kontroversial dengan mantan Bupati menciptakan sorotan atas Pejabat yang Berwenang (PyB) bidang kepegawaian di daerah. Langkah apa yang seharusnya diambil untuk mengembalikan kepercayaan publik, dan apakah penegakan sanksi akan menjadi solusi yang bijak? Mari kita kupas kasus ini lebih lanjut. Dalam persidangan kasus jual beli jabatan tahun 2021/2022 di Kabupaten Bangkalan yang ditangani oleh KPK menghasilkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam persidangan, Sekda Kabupaten Bangkalan Taufan Zairinsyah (selaku saksi) telah mengakui bahwa dirinya memberikan sejumla...
Read more »

IPDN dan Kritik Terhadap Sistem Pemerintahan Daerah

-Beranda- 𝓐𝓻𝓽𝓲𝓴𝓮𝓵 IPDN dan Kritik Terhadap Sistem Pemerintahan Daerah: "Menghentikan Praktik Korupsi untuk Masa Depan yang Lebih Baik" By Purna_0495 Departemen Dalam Negeri memiliki sebuah institusi pendidikan yang mempersiapkan calon pemimpin masa depan yang dikenal dengan sebutan sekolah pamong. Dahulu dikenal dengan nama Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) , institusi ini kemudian mengubah namanya menjadi Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) , sebelum akhirnya mengalami perubahan nama menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) . Institusi ini telah berperan sebagai wadah pembinaan untuk calon kader pemerintahan yang memiliki potensi untuk mengemban jabatan strategis dalam struktur pemerintahan. Namun ironisnya, lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ini seringkali dihadapkan pada situasi yang sarat dengan tekanan saat mereka terlibat dalam lingkungan kerja di pemerintahan daerah. Sistem pemerintahan di banyak dae...
Read more »

Mengapa Kasus Ini Harus Diungkap Lebih Lanjut

Gambar
- Beranda - 𝓐𝓻𝓽𝓲𝓴𝓮𝓵 Menelusuri Keadilan yang Hilang (Bagian II) "MENGAPA KASUS INI HARUS DIUNGKAP LEBIH LANJUT" By Purna_0495 Illustrasi Jika berbicara “demi keadilan” dalam suatu proses hukum sebagaimana pernah kita bahas dalam Menelusuri Keadilan yang Hilang ( Bagian I ), kita merujuk pada prinsip yang mendasari upaya untuk menjalankan hukum dengan integritas dan objektivitas. Prinsip ini mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari latar belakang, status, atau kekuasaan, mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. Dalam setiap tahap proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga pengadilan, prinsip "demi keadilan" harus menjadi pedoman yang mengingatkan kita untuk tidak hanya mencari kebenaran, tetapi juga menjalankannya dengan integritas dan perasaan tanggung jawab. Penghormatan terhadap prinsip “demi keadilan” tidak hanya penting untuk menjaga integritas proses hukum, tetapi juga untuk memastikan ...
Read more »

Otoritas yang Terkoyak

Gambar
-Beranda- 𝓔𝓭𝓲𝓽𝓸𝓻𝓲𝓪𝓵 Otoritas yang Terkoyak: "Memahami Krisis Etika dalam Birokrasi Kabupaten Bangkalan" By Purna_0495 Illustrasi Situasi kompleks di Kabupaten Bangkalan memperlihatkan bahwa otoritas birokrasi telah terkoyak oleh pengaruh eksternal, menciptakan sebuah dilema etis yang merugikan prinsip-prinsip dasar pemerintahan. Terlihat jelas bahwa sejumlah Kepala Perangkat Daerah lebih memilih tunduk pada kepentingan kelompok eksternal daripada menjalankan tugas administratifnya dengan integritas. Tulisan ini bertujuan untuk meresapi dampak dari keterkaitan yang terlalu erat ini terhadap etika pemerintahan. Bagaimana transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, sebagai pilar utama pemerintahan yang baik, dapat bertahan dalam atmosfer di mana kebijakan lokal lebih dipengaruhi oleh faktor di luar lingkungan birokrasi? Analisis situasi Bangkalan membuka mata terhadap keterlibatan intensif kelompok eksternal baik yang mengatas namakan dirinya sebagai Tokoh ma...
Read more »

Perbup Pelimpahan Kewenangan Camat

Gambar
-Beranda- Perbup Pelimpahan Kewenangan: Kunci Kinerja Camat dan Dampaknya terhadap PAD Bangkalan By Purna_0495 Illustrasi Kabupaten Bangkalan, dalam dinamika pemerintahan daerah, masih belum memiliki Peraturan Bupati yang mengatur pelimpahan kewenangan kepada Camat. Hal ini menciptakan suatu kekosongan regulasi yang berdampak pada keterlambatan dalam pelaksanaan kebijakan yang lebih dekat dengan masyarakat. Pelimpahan kewenangan kepada Camat bukan semata-mata tentang struktur administratif, tetapi menciptakan kesempatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan. Camat, sebagai ujung tombak pemerintahan di lapangan, dapat memberikan respons yang lebih cepat dan tepat terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menjadi dasar utama pelimpahan kewenangan ini. Undang-undang tersebut menciptakan peluang untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada Camat, sebagai representasi langsung pemerintah di ting...
Read more »

Inovasi yang Tertidur di Bangkalan

Gambar
-Beranda- Inovasi yang Tertidur: "Kepala Perangkat Daerah dan Kebutuhan Bangkalan akan Perubahan" By Purna_0495 Illustrasi Kabupaten Bangkalan adalah daerah yang kaya akan potensi, namun pembangunan seolah terhambat oleh kurangnya inovasi. Dalam kenyataannya, ada beberapa Kepala Perangkat Daerah saat ini terlihat lebih nyaman dengan rutinitas daripada berani menciptakan perubahan yang diperlukan. Beberapa Kepala Perangkat Daerah terjebak dalam kegiatan rutin yang tidak memberikan gebrakan baru untuk kemajuan daerah. Seolah-olah, mereka lupa bahwa inovasi adalah kunci untuk menyelesaikan hambatan pembangunan yang ada. Tidak adanya inovasi berdampak nyata bagi masyarakat. Ekonomi yang stagnan, peluang pekerjaan yang terbatas, dan pembangunan infrastruktur yang sangat lamban. Bangkalan harus merasakan konsekuensi langsung dari kegagalan Kepala Perangkat Daerah untuk berinovasi. Kabupaten Bangkalan dihadapkan pada tantangan yang kompleks, dari ketidaksetaraan pendidikan hin...
Read more »

Menelusuri Keadilan Yang Hilang (Bagian I)

Gambar
-Beranda- 𝓐𝓻𝓽𝓲𝓴𝓮𝓵 Menelusuri Keadilan Yang Hilang (Bagian I) "Prinsip Demi Keadilan dalam Pemikiran Hukum" By Purna_0495 Salah satu aspek penting dalam prinsip keadilan adalah memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan adil dan perlindungan hukum, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau etnis mereka. "Menelusuri Keadilan yang Hilang" adalah sebuah perjalanan mendalam untuk mengungkap ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Ini adalah sebuah upaya untuk memahami bagaimana sistem hukum, hak asasi manusia, dan struktur sosial telah gagal melindungi dan memberikan hak yang adil kepada semua individu. Dalam banyak masyarakat, terdapat kelompok-kelompok yang sering kali menjadi korban dari keadilan yang hilang ini, seperti minoritas, kaum miskin, dan orang-orang yang rentan. Selain itu, menelusuri keadilan yang hilang memerlukan kesadaran tentang bagaimana ketidaksetaraan...
Read more »

Investasi di Bangkalan

Gambar
-Beranda- Opini Investasi di Bangkalan: "Meninjau Faktor-faktor yang Merugikan Daya Tarik" By Purna_0495 Illustrasi Merosotnya realisasi investasi di Bangkalan selama tiga tahun terakhir memunculkan sejumlah kritik terhadap kondisi bisnis dan kebijakan di daerah tersebut. Dalam media Radar Madura Jawa Pos dengan judul "Tiga Tahun Realisasi Investasi di Bangkalan Merosot, Apa Saja Penyebabnya?"  ditulis tanggal 7 Nopember 2023 menyebutkan bahwa faktor penyebabnya adalah minimnya pelaku usaha yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan kurangnya informasi kepada perusahaan meskipun telah ada upaya sosialisasi sejak tahun 2021. Namun, melalui penelusuran mendalam, sebenarnya terdapat beberapa faktor yang mendasari penurunan realisasi investasi di Bangkalan. Pertama-tama kurangnya infrastruktur yang mendukung, yang mencerminkan kurangnya komitmen untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Fasilitas transportasi yang buruk, keterbatasan pa...
Read more »

Ketika Kekuatan Oligarki Mengancam Demokrasi

Gambar
-Beranda- 𝓐𝓻𝓽𝓲𝓴𝓮𝓵 Ketika Kekuatan Oligarki Mengancam Demokrasi "Intimidasi Hukum Terhadap Kontestan Pemilu" By Purna_0495 Demokrasi dalam teorinya adalah sistem politik di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Namun dalam praktiknya, terkadang demokrasi ini terancam oleh kekuatan oligarki, di mana sekelompok sedikit orang atau entitas memiliki kendali yang besar atas proses politik dan kebijakan. Salah satu cara tersembunyi yang digunakan oleh oligarki untuk mempertahankan kekuasaannya adalah melalui intimidasi hukum terhadap kontestan pemilu yang potensial atau pesaing politik yang mungkin mengancam dominasi mereka. Jeffrey Winters, seorang penulis politik dalam bukunya berjudul Oligarki. Di dalamnya Winters menjelaskan ada dua konsep utama oligarki, yaitu Oligark dan Oligarki. Sebelum mendefinisikan oligarki, kita harus memahami definisi dari Oligark terlebih dulu. Winters kemudian menjelaskan bahwa yang disebut Oligark adalah pelaku atau aktor yang menguasai ...
Read more »

Kelalaian Pajak Kendaraan Dinas

Gambar
-Beranda- Kelalaian Pajak Kendaraan Dinas: "Evaluasi Kinerja BPKAD Bangkalan" By Purna_0495 Illustrasi Kabar mengenai tunggakan pajak 649 kendaraan dinas (randis) senilai Rp 183.504.500 sejak tahun 2017 di Pemerintah Kabupaten Bangkalan sangat memprihatinkan, dirilis oleh media Jawa Pos Radar Madura  tanggal 8 Nopember 2023 . Jika kita menilai kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terutamanya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bangkalan, terlihat beberapa kelalaian yang perlu diperhatikan. Hal ini menjadi perhatian serius karena melibatkan jumlah dana yang signifikan. Dalam evaluasi kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bangkalan, terdapat kelalaian muncul yang perlu dicermati. Kelalaian terletak pada sistem inventarisasi dan pengawasan oleh BPKAD yang kurang optimal terhadap kendaraan dinas sehingga tidak terpantau, memberikan celah adanya kelalaian dalam pembayaran pajak. BPKAD seharusnya lebih memperhatikan pemeliharaan, termasuk p...
Read more »